Posted On Februari 8, 2022

Media Boleh Menghibur Tapi Jangan Ngibul!

admin 0 comments
>> NASIONAL >> Media Boleh Menghibur Tapi Jangan Ngibul!

recehtimes.com – Insan pers Indonesia telah memainkan perannya sebagai kontrol sosial, memberikan informasi, juga sebagai sarana bagi warga negara untuk mengeluarkan pikiran dan pendapatnya, ini idealnya fungsi pers. Karenanya insan pers jangan hanya mengedepankan sensasi.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator (Menko) Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) saat menjadi Keynote Speaker dalam Seminar Nasional dan Konvensi Nasional Media Massa, yang merupakan rangkaian HPN 2022 di Claro Hotel, Kemdari, Sulawesi Tenggara, Selasa (08/02/2022).

“Kami sangat berharap media menggindari sensasi. Boleh ada konten yg menghibur tapi jangan mengibul,” kata Mahfud.

Suasana Konvensi Nasional Media Massa, rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2022.

Dalam menyampaikan informasi, lanjut Mahfud, insan pers harus memperhatikan nilai-nilai kebangsaan, dan kesadaran akan pentingnya nilai persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia.

“Sesaat lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi. Peran pers sangat diperlukan, sebagai pemersatu bangsa, bukan penyebar hoax,” tegasnya.

Dalam kondisi pandemi saat ini, tambah dia, yang dibutuhkan masyarakat adalah pikiran dan energi positif, semangat untuk bertahan, dan saling mendukung satu sama lain.

“Dibutuhkan ruang publik dan pemberitaan media yang kondusif, yang memotivasi masyarakat, tanpa harus menanggalkan independensi dan obyektifitas yang dimiliki,” paparnya.

Media maenstream, tambahnya, harus menjadi plopor model media massa yang berkelanjutan, yang membedakan antara media sosial yang menjadi tempat berkembangnya hoax dengan media mainstream adalah pada standar kualitas konten, baik dari sisi akurasi maupun aspek etik atau moral konten yang disebarkan.

“Proses yang berjenjang di ruang redaksi, dari reporter, ke redaktur dan hingga pemred, adalah jaminan kualitas dan akurasi sehingga beritanya bisa dipertanggungjawabkan,” tegas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Karenanya, kata dia, hal tersebut harus dipertahankan. Agar informasi yang sampai ke masyarakat bisa dipertanggung jawabkan.

“Ketika ada kesalahan, tentu jelas yang bertanggung jawab, apakah salah di reporter, editor atau salah di redaktur,” pungkasnya. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Post

Daftarkan PKB ke KPU Bareng Gerindra, Imin : Kami Gembira

recehtimes.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) mengaku gembira bisa…

Megawati Soroti Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Pemerintah Prabowo

JAKARTA, recehtimes.com/ – Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyatakan dukungannya terhadap program makan bergizi gratis…

Pemerintah Larang WNI Untuk Bekerja di Kamboja-Thailand-Myanmar Karena Tak Ada Kerjasama

recehtimes.com/, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menegaskan untuk melarang warga negara…